Lumajang, – Dengan menghapus praktik pasung terhadap penyandang gangguan jiwa, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah tegas dalam memerangi stigma sosial dan diskriminasi.
Program Bebas Pasung 2025 menjadi tonggak perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi warga Lumajang yang dipasung karena mengalami gangguan kejiwaan.
Hal itu ditegaskan melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Bebas Pasung 2025, yang kini menjadi dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk menjalankan transformasi layanan kesehatan mental.
Baca juga: DLH Lumajang Pastikan Rehabilitasi Alun-alun Tak Ganggu Pedagang dan Sekolah Sekitar
“Kami pastikan rumah sakit tidak lagi melakukan pasung terhadap pasien gangguan jiwa. Ini bentuk perhatian dan penghormatan terhadap hak asasi mereka,” kata Indah, Sabtu (23/8/25).
Pemkab Lumajang menyadari bahwa perubahan budaya dan persepsi sosial tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, program Bebas Pasung ini didukung oleh kolaborasi lintas sektor melibatkan pondok pesantren, LSM, organisasi kepemudaan, tokoh agama, hingga komunitas RT.
“Kami bergerak dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat RT. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama,” tegas Bupati Indah.
Dengan pendekatan holistik yang mengedepankan pemulihan martabat manusia, Lumajang berkomitmen menjadi daerah yang bebas stigma terhadap penyandang gangguan jiwa.
Langkah progresif ini tak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga pada pemulihan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kesehatan adalah hak setiap warga tanpa terkecuali, dan pemerintah hadir untuk menjamin itu,” tutup Indah.
Tinggalkan Balasan