Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
EDITORIAL | Birokrasi Lemot, Anggaran Mandek, Moral ASN Rapuh: Saatnya Indah Masdar Lakukan Bersih-Bersih di Lumajang Bunda Indah: Santri Masa Kini Harus Jadi Pelopor Peradaban yang Berakar pada Moral dan Nasionalisme Bunda Indah Gaungkan “Nguri-Nguri Budaya Jawa”: Sekolah Jadi Ruang Cerdas yang Berakar pada Kearifan Lokal Santri Lumajang Gelar Aksi Damai: Meneguhkan Nilai Pesantren dan Etika Publik “Gema Berbaris” Lumajang: Mencetak Generasi Madrasah yang Cerdas, Religius, dan Nasionalis

Kriminal · 25 Sep 2025 16:42 WIB ·

Viral! Pengakuan Wabup Jember Tuai Respon KPK: Dugaan Korupsi Diselidiki


 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100? Perbesar

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100?

Jember, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon cepat laporan Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, yang mengadukan dugaan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Respon tersebut disampaikan melalui mekanisme koordinasi dan supervisi (korsup), yang menjadi salah satu fungsi utama KPK dalam pengawasan pemerintahan daerah. Laporan Djoko Susanto sebelumnya menjadi sorotan publik setelah video pengakuannya viral di media sosial.

Dalam video tersebut, Djoko menyebut dirinya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun secara struktural ia merupakan bagian dari pimpinan daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengaktifkan fungsi pengawasan daerah yang berfokus pada pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Baca juga: Judi Online Menggerogoti Kaum Rentan, Penerima PKH di Lumajang Masuk Radar PPATK

“KPK akan berangkat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan daerah, salah satu peran kami adalah melakukan koordinasi dan supervisi,” ujar Budi saat dikutit dari REPUBLIKA.co.id di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/25).

Budi menjelaskan, sistem MCSP yang diterapkan KPK menyoroti delapan fokus area yang dianggap memiliki potensi korupsi tinggi.

Baca juga: 12 Tahun Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar

“Dari delapan fokus area tersebut, KPK mendorong adanya pembenahan sistem dan penguatan tata kelola yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintah daerah,” tegas Budi.

Selain pencegahan korupsi, KPK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik di daerah. Budi menuturkan bahwa konflik internal dalam pemerintahan daerah seharusnya tidak mengganggu pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel juga harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. KPK akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat dipenuhi secara baik,” tambahnya.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Fraud Klaim JKN Tembus Rumah Sakit Pemerintah, RSD Balung Masuk Pusaran Manipulasi Tagihan

17 November 2025 - 09:37 WIB

Kasus Sosraperda Kian Menegang di Lingkaran Politik

17 November 2025 - 09:13 WIB

Kejari Jember Perpanjang Penahanan Wakil Ketua DPRD 40 Hari, Penyidikan Kasus Sosraperda Belum Rampung

17 November 2025 - 09:08 WIB

Pemerintah Provinsi Akan Lebih Tepat Sasaran dalam Salurkan Bantuan, Begini Langkahnya

15 November 2025 - 15:06 WIB

DPRD Lumajang dan Jawa Timur Bersinergi Bangun Desa Sumbersuko

15 November 2025 - 14:09 WIB

Program 2026 Disiapkan, Sumbersuko Siap Tingkatkan Kesejahteraan Warga

15 November 2025 - 14:01 WIB

Trending di Politik