Jember, – Kasus dugaan korupsi dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) di Kabupaten Jember memasuki babak baru.
Meski sudah lebih dari 60 orang saksi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, beberapa anggota DPRD Jember periode 2019–2024 masih mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Ichwan Efendy, menyatakan bahwa langkah tegas berupa pemanggilan paksa dapat diambil apabila para saksi tetap tidak memenuhi panggilan resmi dari penyidik.
“Jika saksi tidak hadir pada panggilan pertama, kedua, dan ketiga, maka alternatif terakhir yang dapat ditempuh adalah pemanggilan paksa,” tegas Ichwan dalam keterangannya, Jumat (26/9/25).
Baca juga: Gerindra Turun Tangan Mediasi Konflik Bupati dan Wabup Jember, Langkah Politik Disiapkan
Kajari Ichwan menyatakan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi azas kehati-hatian dan menjaga stabilitas politik lokal, terutama karena yang bersangkutan merupakan pejabat publik.
“Pemanggilan paksa adalah opsi terakhir. Kami tetap berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk menjaga kondusivitas. Namun jika mereka terus mangkir, maka langkah itu akan kami tempuh,” imbuh Ichwan.
Hingga kini, sebanyak 67 orang saksi telah diperiksa oleh tim penyidik pidana khusus Kejari Jember. Mereka berasal dari berbagai unsur, termasuk DPRD, panitia lokal, serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Sosraperda yang diduga menimbulkan kerugian negara.
Namun, perhatian publik kini tertuju pada beberapa anggota DPRD Jember yang telah tiga kali tidak memenuhi panggilan dari kejaksaan.
Hal ini terungkap setelah Mashudi Agus MM, Direktur Bersama Insan Jember Anti Korupsi (Bijak), yang juga pelapor kasus ini, mendatangi langsung kantor Kejari Jember.
“Saya datang untuk meminta kejelasan sikap Kejari terhadap anggota dewan yang tidak kooperatif. Sudah tiga kali dipanggil tapi tetap tidak hadir,” ujar Agus.
Baca juga: Zona Merah Bikin Sepi Orderan, Ojol Lumajang Minta Perlindungan dan Kepastian
Menurutnya, ketidakhadiran tersebut bisa menjadi bentuk obstruksi proses hukum dan perlu segera ditindak. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini diusut tuntas tanpa tebang pilih.
Selain menyoroti ketidakhadiran saksi, Agus MM juga mendesak agar Kejari segera menetapkan tersangka dalam kasus Sosraperda. Namun Ichwan menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi
“Setiap hasil pemeriksaan kami teruskan ke tim audit. Audit tersebut menjadi dasar untuk penetapan tersangka,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan