Lumajang, – Pelaku usaha di Kabupaten Lumajang mulai mengeluhkan meningkatnya persaingan dalam memperoleh LPG non-subsidi.
Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ikut menyerap pasokan di lapangan, sehingga stok di tingkat pengecer disebut lebih cepat habis dari biasanya.
LPG non-subsidi, khususnya tabung 12 kilogram, kini menjadi barang yang semakin sulit didapatkan oleh pelaku usaha.
Situasi ini muncul setelah adanya penegasan pembatasan penggunaan LPG 3 kilogram bagi sektor usaha, yang membuat permintaan beralih ke tabung non-subsidi.
Salah satu pelaku usaha, Arif, manajer restoran di Lumajang, mengaku harus berkeliling mencari pasokan gas karena stok di sejumlah toko langganannya sering sudah habis atau telah dipesan pihak lain.
“Tadi ada yang jual, pas mau saya beli katanya sudah dipesan sama (dapur) MBG,” kata Arif, Rabu (22/4/2026).
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat pelaku usaha berada dalam situasi terbatas. Di satu sisi penggunaan LPG 3 kilogram tidak lagi diperbolehkan, namun di sisi lain ketersediaan LPG 12 kilogram juga semakin sulit dijangkau.
“Katanya enggak boleh pakai yang 3 kg, tapi mau beli yang 12 kg sulit,” ujarnya.
Pegawai agen elpiji non-subsidi, Mita, membenarkan adanya lonjakan permintaan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut dia, peningkatan terjadi setelah adanya imbauan pembatasan penggunaan elpiji subsidi, ditambah mulai beroperasinya dapur MBG di sejumlah titik.
“Setelah ada imbauan itu banyak pengusaha restoran yang cari tabung pink, ditambah MBG banyak yang jalan jadi semakin banyak yang cari,” kata Mita.
Ia menjelaskan, sebelum lonjakan permintaan terjadi, penjualan LPG 12 kilogram di agen berada di kisaran 150 tabung per hari dari total stok sekitar 350 tabung. Sementara tabung 5,5 kilogram biasanya terjual sekitar 50 tabung dari total 100 tabung yang tersedia.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) wilayah Besuki, Joko Cahyono, meminta Pertamina menambah pasokan LPG non-subsidi di Lumajang. Ia khawatir keterbatasan stok dapat mendorong kembali penggunaan elpiji 3 kilogram oleh pihak yang tidak berhak.
“Mohon dengan sangat Pertamina untuk menambah pasokan LPG PSO Kabupaten Lumajang,” kata Joko.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan distribusi LPG ke pangkalan masih berjalan normal. Ia menegaskan kemungkinan kelangkaan terjadi di tingkat pengecer.
“Untuk LPG 3 kg bersubsidi, jalur distribusi kami paling akhir ada di pangkalan, bukan pengecer,” tururnya.
Tinggalkan Balasan