Lensa Warta – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa dapur umum Bantuan Gizi (MBG) kini memiliki peran lebih luas. Tidak hanya memastikan masyarakat mendapatkan makanan bergizi, dapur MBG juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah.
Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, menjelaskan bahwa pengelolaan pasokan bahan pangan harus dilakukan dengan cermat. “Dalam rapat koordinasi daring bersama Mendagri pekan lalu, ditegaskan bahwa beras hanya boleh disimpan untuk kebutuhan maksimal satu minggu. Sementara bahan pangan lain dibeli harian agar tidak mengganggu pasokan di pasar. Jika stok tidak dikelola dengan bijak, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, Dapur MBG harus menjadi solusi sosial sekaligus ekonomi. Program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga daya beli serta ketersediaan bahan pangan di Lumajang.
Untuk menjamin transparansi dan kualitas, Pemkab Lumajang menempatkan tim khusus di setiap dapur MBG. Tim tersebut terdiri dari ahli gizi, kepala dapur, hingga akuntan yang bertugas memastikan pengelolaan bahan pangan berjalan profesional dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi kinerja dapur MBG sekaligus memantau dampaknya terhadap harga pangan di pasar lokal. Dengan pola ini, dapur MBG diharapkan mampu memberikan dampak ganda: mencegah kekurangan nutrisi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Agus Triyono menegaskan pentingnya kolaborasi. “Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar program MBG bisa memberikan manfaat maksimal. Kita semua memiliki peran untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan dan inflasi tetap terkendali,” tegasnya.
Kini, Dapur MBG Lumajang menjadi model pengelolaan bantuan pangan yang menyatukan aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memanfaatkan program bantuan sosial agar berdampak lebih luas.
Dengan strategi ini, Pemkab Lumajang memastikan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai dapur umum, melainkan sebagai penopang daya beli masyarakat dan pengendali inflasi daerah.
Tinggalkan Balasan