Probolinggo, – Sebuah laporan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengguncang dunia pendidikan, kali ini di Kabupaten Probolinggo. Temuan audit tahun 2024 mengungkap adanya dugaan kuat praktik penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.
Yang lebih mengkhawatirkan, pola penyalahgunaan ini berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke dalam pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam laporan resmi, BPK mencatat bahwa dana BOS yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional pendidikan, sebagian justru dialihkan melalui skema yang terbilang rapi dan sistematis.
Prosesnya berlangsung lewat aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) – platform yang semestinya mendukung transparansi dan efisiensi pengadaan di sekolah.
Namun, dalam praktiknya, dana BOS yang ditransfer ke rekening penyedia barang/jasa justru tidak digunakan sesuai peruntukan. Sebaliknya, dana itu dikembalikan ke sekolah melalui jalur informal, baik dalam bentuk tunai maupun melalui transfer ke rekening pribadi bendahara sekolah.
Pola dugaan penyimpangan ini bukan tindakan spontan. BPK menyebut bahwa seluruh transaksi SIPLah dikendalikan oleh pihak penyedia, bukan pihak sekolah. Artinya, sekolah hanya bertindak sebagai pelengkap administratif, sementara transaksi keuangan dan dokumen pengadaan dikelola sepenuhnya oleh penyedia.
Baca juga: Tol Probolinggo–Banyuwangi Senilai Rp10,84 Triliun, Waktu Tempuh 5 Jam Jadi 2 Jam: Ini Jalurnya!
Dari hasil audit, ditemukan bahwa nilai keuntungan (fee) yang harus dikembalikan oleh penyedia ke kas negara mencapai Rp 68.629.113. Sementara itu, dua SMP diminta mengembalikan dana BOS ke kas daerah karena tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.
SMPN 1 Kraksaan: Rp 259.930.860
Baca juga: Dispendik Surabaya Terapkan Belajar dari Rumah 1–4 September Akibat Situasi Kota yang Mencekam
SMPN 1 Gading: Rp 18.000.000
Jumlah ini hanya mencerminkan sebagian dari keseluruhan transaksi, mengingat sembilan sekolah yang diperiksa hanyalah sampel dari audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS tahun 2024.
Praktik pengembalian dana lewat jalur tidak resmi, apalagi melibatkan rekening pribadi, memenuhi indikasi awal pencucian uang. Skema ini mencerminkan tahapan klasik dalam TPPU:
Placement: Dana BOS masuk ke rekening penyedia. Layering: Dana dicuci melalui sistem formal (SIPLah) tapi tidak benar-benar digunakan. Integration: Dana dikembalikan ke sekolah untuk digunakan secara off-record.
Penggunaan jalur tunai dan rekening pribadi menunjukkan upaya mengaburkan jejak keuangan dan mempersulit pelacakan sumber dana. Hal ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum, seperti PPATK atau Kejaksaan, untuk menggali lebih dalam.
Meski nilai dugaan penyimpangan cukup besar, konsekuensi hukum yang dijatuhkan masih tergolong ringan.
Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menyatakan bahwa sekolah-sekolah tersebut hanya dikenakan sanksi administratif, dan diberikan waktu 60 hari untuk mengembalikan dana ke kas daerah.
“Kalau temuan BPK, masih sanksi administratif dan diberi waktu 60 hari untuk pengembalian. Lembaga yang bersangkutan sudah menindaklanjuti,” katanya, saat dikutip dsri Radar Bromo, Senin (1/9/25).
Ketika ditanya tentang kemungkinan keterlibatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya), Imron menyatakan belum ditemukan bukti langsung, namun pihaknya tetap akan memberikan perhatian khusus kepada dinas tersebut.
“Kita belum menemukan. Yang jelas, kita akan warning Dinas Pendidikan dalam hal ini,” tegasnya.
9 Sekolah yang menjadi sampel audit BPK penerima Dana BOS 2024
– SMPN 1 Kraksaan : Rp 870.000.000
– SMPN 1 Besuk : Rp 528.959.923
– SMPN 1 Banyuanyar: Rp 526.640.000
– SMPN 3 Gading : Rp 180.960.000
– SMPN 1 Gading : Rp 127.020.000
– SMPN 1 Tiris : Rp 199.520.000
– SMPN 1 Maron : Rp 270.860.000
– SMPN 2 Maron : Rp 164.720.000
– SMPN 3 Maron : Rp 167.620.000
Sementara itu, Kepala Disdikdaya, Dwijoko Nurjayadi, belum memberikan keterangan resmi. Ia hanya mengatakan, “Nanti nggih, masih di lapangan,” melalui pesan singkat.
Tinggalkan Balasan