Lumajang, – Di tengah publik yang semakin skeptis terhadap janji kampanye, Pemerintah Kabupaten Lumajang justru memilih menjawab dengan tindakan nyata. Baru beberapa bulan dilantik, Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma langsung menggenjot realisasi janji politik mereka meski tahun anggaran sudah berjalan separuh jalan.
Tak kurang dari swmbilan progtam prioritas mulai dieksekusi hingga pertengahan tahun 2025. Mulai dari pelayanan kesehatan gratis, persalinan gratis di faskes milik Pemkab, peningkatan dana operasional posyandu, hingga peremajaan 30 unit ambulans desa—semuanya masuk dalam tahap awal pelaksanaan.
“Kami tidak ingin menunggu awal tahun. Dalam kesempatan perubahan anggaran ini, kami langsung menyelaraskan janji politik dengan perencanaan daerah,” tegas Bupati Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah, Kamis (3/7/25).
Langkah cepat ini dimulai dengan penyesuaian Rebcana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta revisi pada Rencana SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD perubahan. Proses itu memungkinkan janji politik yang semula dijadwalkan pada 2026–2027 bisa dimulai lebih cepat.
“Kami manfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024 dan anggaran yang sudah tersedia. Ini bukti bahwa dengan perencanaan yang cermat, janji politik bisa dijalankan bahkan di masa transisi,” lanjut Bunda Indah.
Langkah ini menciptakan pembeda yang signifikan di tengah realitas politik lokal, di mana janji kampanye seringkali dianggap sebatas retorika untuk mendulang suara. Pemkab Lumajang tampak ingin mengubah persepsi itu dengan tindakan konkret sejak awal masa jabatan.
Bunda Indah menegaskan, janji yang belum terakomodasi dalam perubahan anggaran tahun ini akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2026. Fokusnya mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan pariwisata.
“Meski ada efisiensi anggaran tahun ini, kami tetap optimistis. Pembangunan harus menyentuh banyak sektor, tidak bisa hanya fisik, tapi juga pelayanan dasar,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh arah kebijakan daerah tetap diselaraskan dengan program di tingkat provinsi dan nasional, agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Kuncinya ada di niat dan komitmen. Kami tidak ingin menunggu, tapi langsung bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan