Kuasa Hukum Bupati Jember Tegaskan Kesepakatan Pra-Pilkada Tidak Bisa Jadi Dasar Hukum - Lensa Warta

Menu ✖

Mode Gelap
Ratusan Pemain Mobile Legends dan Free Fire Bersaing dalam Kejurkab E-Sport Lumajang Festival UMKM Meriahkan Gema Sholawat di Stadion Semeru Lumajang, Produk Lokal Jadi Sorotan Ribuan Jemaah Hadiri Gema Sholawat dan Tausiyah Kebangsaan di Stadion Semeru Lumajang Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara

Daerah · 22 Jan 2026 09:01 WIB ·

Kuasa Hukum Bupati Jember Tegaskan Kesepakatan Pra-Pilkada Tidak Bisa Jadi Dasar Hukum


 Kuasa Hukum Bupati Jember Tegaskan Kesepakatan Pra-Pilkada Tidak Bisa Jadi Dasar Hukum Perbesar

Jember, – Kuasa hukum Bupati Jember Muhammad Fawait, Muhammad Khusni Thamrin, menegaskan bahwa kesepakatan pra-pilkada antara Bupati dan Wakil Bupati Djoko Susanto tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai jalannya pemerintahan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Thamrin terkait gugatan rekonvensi yang diajukan Djoko di Pengadilan Negeri Jember.

Menurut Thamrin, tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Bupati maupun Wakil Bupati telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaksanaan pemerintahan wajib merujuk pada undang-undang, bukan kesepakatan pribadi yang dibuat sebelum pelantikan,” ujar Thamrin, Kamis (22/1/2026).

Dalam jawaban dan eksepsi atas gugatan warga Agus MM, Thamrin menyatakan tudingan wanprestasi terhadap Bupati Jember tidak tepat.

Ia juga menilai penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan rekonvensi bertentangan dengan hukum acara perdata.

Terkait tuntutan ganti rugi sebesar Rp 25,5 miliar yang diajukan Djoko, Thamrin menilai klaim tersebut tidak relevan. Menurutnya, nilai tersebut merupakan biaya politik yang dikeluarkan Djoko selama proses pencalonan, dan bukan kerugian yang harus diganti oleh pemerintah daerah.

“Menurut saya, gugatan rekonvensi ini tidak logis karena Pak Djoko ini sudah terpilih sebagai wakil bupati, menerima gaji negara, serta fasilitas sebagai pejabat publik,” kata Thamrin.

Thamrin juga menyoroti klaim kerugian immateriil berupa rusaknya harga diri dan kehormatan yang diajukan Djoko. Ia menegaskan bahwa gugatan semacam itu hanya masuk akal jika seseorang gagal terpilih. “Kecuali tidak terpilih, dia menggugat masih masuk akal,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 38 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Disdukcapil Lumajang Hadirkan Hotline Adminduk, Urus Dokumen Kini Lebih Mudah dari Rumah

18 November 2026 - 21:58 WIB

Truk Tronton Mundur di Tanjakan Klakah, Tiga Kendaraan di Belakangnya Tertabrak

18 November 2026 - 20:55 WIB

Di Balik Penghargaan Forikan Lumajang, Ada Peluang Ekonomi bagi Pelaku UKM Olahan Ikan

18 November 2026 - 20:28 WIB

Tekan Inflasi dari Dapur Rumah Tangga, Bupati Lumajang Masifkan Gerakan Tanam Cabai dan Tomat

18 November 2026 - 16:00 WIB

KAI Tambah Tiga Perjalanan Kereta di Stasiun Klakah, Penumpang Punya Lebih Banyak Pilihan

18 November 2026 - 09:30 WIB

Dari Pot Sederhana Menjadi Kampung Bougenville, Ketekunan Warga Lumajang Mengubah Gang Jadi Ruang Keindahan

17 November 2026 - 15:11 WIB

Trending di Daerah