Token Rp200 Ribu Tak Terbeli, Pelayanan KK-KTP Lumpuh: ADD ke Mana? - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
Nobar Semifinal Piala Dunia 2026 Gratis di Lumajang, Warga Seru-seruan, UMKM Ikut Panen Peluang Bunda Indah Buka Popkab Lumajang 2026, Dorong Pelajar Bangun Mental Juara 98 PNS Lumajang Terima SK dan Diambil Sumpah, Bupati Tekankan Integritas Pantai Lumajang Padat Saat Kupatan, Perputaran Ekonomi Meningkat Bupati Lumajang: Kebersihan Pantai Jadi Kunci Wisata Berkelanjutan

Daerah · 1 Mar 2026 15:39 WIB ·

Token Rp200 Ribu Tak Terbeli, Pelayanan KK-KTP Lumpuh: ADD ke Mana?


 Token Rp200 Ribu Tak Terbeli, Pelayanan KK-KTP Lumpuh: ADD ke Mana? Perbesar

Jember, – Layanan administrasi di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, mendadak lumpuh hanya karena token listrik Rp200 ribu tak terbeli.

Akibatnya, pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhenti total sejak Rabu (18/2/2026) pukul 08.00 WIB.

Peristiwa ini viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan aktivitas kantor desa terhenti akibat listrik padam. Komputer, pendingin ruangan, hingga jaringan internet tak bisa digunakan. Penyebabnya sederhana namun krusial: Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 belum juga cair.

Puluhan warga yang datang sejak pagi terpaksa pulang tanpa kepastian. Salah satunya Indra (43), yang hendak mencetak KK.

“Saya mau cetak KK, tapi disampaikan Pak Sekdes kalau listriknya padam karena tidak ada tokennya,” katanya, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, sekitar 10 warga sudah mengantre, namun akhirnya diminta kembali karena pelayanan tidak bisa berjalan tanpa listrik dan internet.

Sekretaris Desa Patemon, Djoni Chairiyanto, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan, operasional desa terganggu karena ADD 2026 belum turun hingga akhir Februari.

“Kami mohon maaf, anggaran belum cair. Bahkan perangkat desa juga belum menerima gaji sejak Januari sampai Februari ini,” ungkapnya.

Djoni merinci, kebutuhan token listrik kantor desa mencapai Rp200 ribu per minggu. Anggaran itu menopang operasional komputer, dua unit AC, hingga sistem pelayanan administrasi berbasis daring.

Tak hanya listrik, tagihan WiFi yang jatuh tempo setiap tanggal 20 juga terancam menunggak. Padahal, menurutnya, koneksi internet menjadi nyawa pelayanan administrasi modern.

Biasanya, kata sia, pihak desa berkoordinasi dengan pejabat kepala desa untuk menalangi kebutuhan operasional mendesak yang kemudian diganti saat ADD cair. Namun, mekanisme itu kali ini tidak berjalan.

“Biasanya kalau hampir habis langsung dibayarkan dulu. Tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya,” tambah Djoni.

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Diskopindag Lumajang Cabut Tiga Rekomendasi BBM Bersubsidi

5 Agustus 2026 - 14:47 WIB

Usaha Sound System Tak Lagi Bisa Ajukan Rekomendasi BBM Bersubsidi

5 Agustus 2026 - 14:33 WIB

Wabup Lumajang Harap Kapolres Baru Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

5 Agustus 2026 - 14:06 WIB

Bupati Lumajang Atur Jam Operasional PKL di Kawasan Alun-alun

5 Agustus 2026 - 13:15 WIB

Pemkab Lumajang Kenakan Retribusi Tak Hanya di Pasar, Pertokoan Toga Juga Masuk

4 Agustus 2026 - 12:01 WIB

Kebakaran Hutan Picu Penutupan Jalur Wisata Bromo via Senduro

4 Agustus 2026 - 10:54 WIB

Trending di Daerah