Jember, – Janji perlindungan pekerja migran yang pernah disampaikan Bupati Jember menjelang Pilkada 2024 kembali dipertanyakan.
Pasalnya, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan pekerja migran justru tidak tercantum dalam daftar 17 raperda prioritas yang akan dibahas Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember pada tahun 2026.
Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, Bambang Teguh Karyanto, menyayangkan absennya raperda tersebut, padahal isu perlindungan pekerja migran dinilai mendesak dan telah lama diperjuangkan.
“Kami ingin menagih janji Bupati Fawait yang disampaikan langsung di hadapan ibu-ibu purna pekerja migran dan kami sendiri menjelang Pilkada 2024 lalu,” kata Bambang, Rabu (28/1/2026).
Menurut Bambang, Migrant Care bersama kelompok pekerja migran telah mengajukan aspirasi pembentukan perda perlindungan pekerja migran sejak 2025. Saat itu, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Jember bahkan merespons positif usulan tersebut.
“Namun kenyataannya sekarang justru cukup memprihatinkan. Raperda itu hilang dari daftar prioritas,” ujarnya.
Bambang menegaskan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat berbagai persoalan serius yang menimpa pekerja migran asal Jember, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), keterlibatan dalam praktik judi online, hingga lemahnya tata kelola migrasi tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara tegas memberikan mandat kepada pemerintah di semua level nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa, untuk menghadirkan kebijakan perlindungan yang konkret.
“Seharusnya Jember sudah memiliki regulasi daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara. Ini bukan sekadar pilihan politik, tapi kewajiban hukum,” tegas Bambang.
Kata dia, hingga kini realisasi komitmen bupati dan wakil bupati Jember dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran yang aman, bermartabat, dan inklusif masih jauh dari harapan. Absennya raperda tersebut dianggap mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap kelompok rentan.
Meski demikian, Bambang menyatakan pihaknya masih membuka ruang dialog dan berharap pemerintah daerah serta DPRD Jember dapat mengevaluasi kembali agenda legislasi daerah.
“Kami masih punya harapan ke depan pemerintah dan anggota dewan melahirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kami siap menyinergikan sumber daya yang kami miliki,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan