Lumajang, – DPRD Lumajang menyoroti pentingnya transparansi dan kolaborasi antara perusahaan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Hal ini muncul setelah adanya gelombang aspirasi dan keluhan warga yang menginginkan kejelasan serta keadilan dalam kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di wilayah Lumajang.
Wakil Ketua DPRD Lumajang, Sudi, menegaskan bahwa dinamika sosial yang terjadi belakangan ini merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi dan perlindungan hak-hak mereka.
“Kehadiran warga ke DPRD adalah alarm bagi semua pihak bahwa komunikasi dan transparansi harus ditingkatkan. Kami di dewan siap menjadi jembatan dialog antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan,” ujar Sudi, Rabu (4/6/25).
Menurut Sudi, salah satu persoalan mendasar yang sering terjadi adalah minimnya sosialisasi kebijakan perusahaan kepada masyarakat terdampak. Hal ini memicu munculnya prasangka, ketidakpastian, hingga potensi konflik sosial.
“Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dibuka ruang dialognya. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan,” tambahnya.
DPRD Lumajang kini mendorong seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk melengkapi dokumen legalitas, memperjelas peruntukan lahan, serta memastikan setiap langkah bisnis mereka berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dewan juga meminta pemerintah daerah lebih aktif melakukan pengawasan dan pendampingan.
Selain itu, Sudi mengingatkan pentingnya keamanan dan stabilitas sosial. “Gesekan sosial bisa terjadi jika masalah dibiarkan berlarut. Maka, pendekatan dialogis dan kolaboratif adalah kunci agar Lumajang tetap kondusif dan masyarakat merasa dilindungi,” jelas Sudi.
Tinggalkan Balasan