Menjelang demonstrasi yang direncanakan pada 3 September 2025 dengan tema “Turunkan Gubernur Khofifah”, Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan, mengimbau masyarakat Jawa Timur agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga suasana kondusif.
“Kami memahami bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga. Tapi jangan sampai ada provokasi yang merugikan masyarakat luas. Kalau stabilitas terjaga, otomatis ekonomi akan tumbuh, dunia usaha menggeliat, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ungkap Agus, Kamis (28/8/2025).
Ia menambahkan bahwa dunia usaha sangat sensitif terhadap gejolak politik. Gangguan stabilitas, hingga sekecil apa pun, dapat membuat investor ragu untuk berekspansi atau berinvestasi di Jawa Timur.
Baca juga: FDA Tarik Udang Beku Walmart Yang Dikirim Dari Indonesia
“Kita harus dewasa menyikapi perbedaan. Mari tetap fokus pada pembangunan dan ekonomi rakyat. Jika Jawa Timur kondusif, maka iklim usaha akan sehat, pariwisata berkembang, dan peluang kerja terbuka luas,” tambahnya.
Ketua Kadin Lumajang pun mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta dunia usaha untuk memastikan Jawa Timur tetap damai dan kondusif, terutama menjelang demo 3 September mendatang.
Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, juga meminta semua pihak agar aspirasi disampaikan secara objektif dan konstruktif tanpa merusak stabilitas politik yang telah menjadi dasar pemulihan ekonomi di provinsi ini.
Menurut Adik, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur telah menjadi salah satu provinsi dengan pemulihan ekonomi tercepat pasca pandemi, dengan tingkat PHK rendah dan iklim usaha yang terjaga. Dia menyebutkan bahwa Kadin intens berdiskusi dengan pemerintah provinsi untuk menarik investasi, dan hasilnya “terlihat nyata”.
Adik menegaskan:
“Investor sangat sensitif terhadap situasi politik. Jika stabilitas terganggu, dunia usaha ikut terdampak. Padahal Jatim saat ini menjadi salah satu daerah dengan pemulihan ekonomi tercepat di Indonesia.”
Selain itu, menurut Adik, Jawa Timur terus memperkuat perdagangan antar-provinsi dan memperluas pangsa pasar ekspor dengan membuka jalur ke luar negeri, serta menyelaraskan kurikulum vokasi agar sesuai kebutuhan industri.
“Menyampaikan aspirasi adalah bagian dari demokrasi. Namun harus objektif, konstruktif, dan tidak mengorbankan stabilitas politik,” tutup Adik.
Tinggalkan Balasan