17 Pejabat Plt Ditunjuk, Pemkab Jember Isi Kekosongan Jabatan Strategis

Jember, – Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah cepat dalam merespons kekosongan sejumlah jabatan strategis dengan menunjuk sebanyak 17 pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.). Penunjukan ini dilakukan bersamaan dengan rotasi besar-besaran terhadap 352 pejabat eselon III dan IV.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Rachmat Hidayat, menjelaskan penunjukan Plt, yang menjadi langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah proses penyegaran birokrasi.

“Yang Plt-nya, Insya Allah ada 17. Ada yang dari eselon II, ada yang eselon III, dan ada juga dari pengawas. Mereka ditunjuk untuk mengisi jabatan kosong sementara waktu,” ujar Rachmat, Sabtu (6/9/25).

Baca juga: Dugaan Korupsi Sosperda DPRD Jember Masuk Babak Baru, Tersangka Segera Diumumkan

Menurut Rachmat, para pejabat yang ditunjuk sebagai Plt telah melalui pertimbangan kualifikasi dan kapabilitas. Penunjukan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pelayanan publik di Jember.

“Plt yang ditugaskan ini sudah punya pengalaman dan kompetensi di bidangnya. Namun tentu saja, akan terus dievaluasi kinerjanya secara berkala,” tegasnya.

Baca juga: 49 Anggota DPRD Jember Diperiksa Kejaksaan, Dugaan Korupsi Mamin Sosraperda 2023/2024

Selain penunjukan Plt, rotasi 352 pejabat eselon III dan IV juga menjadi bagian dari agenda penyegaran dan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Jember.

“Rotasi jabatan ini untuk pengembangan karier sekaligus penyegaran. Kami berharap dapat memberi semangat baru dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait juga memberikan arahan khusus kepada para pejabat baru dan Plt. Ia menekankan pentingnya etika dalam bertugas dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

“Bupati menyampaikan agar para pejabat menjaga tutur kata, penampilan, dan sikap dalam melayani rakyat. Jangan sampai muncul gejolak akibat kesalahpahaman atau perilaku yang tidak patut,” pungkas Rachmat.