Lumajang, – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tidak akan berujung pada kenaikan pajak bagi masyarakat.
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp 266 miliar.
Baca juga: Kemensos Umumkan BLT Kesra Cair, Tapi di Lumajang Belum Terlihat Tanda-tanda Penyaluran
“Efisiensi anggaran itu penting, tapi saya tidak ingin kemudian solusinya membebani rakyat melalui pajak. Kita akan cari jalan lain untuk menutup kekurangan ini,” katanya, Senin (20/10/2025).
Salah satu strategi yang diprioritaskan adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial, khususnya pertambangan pasir.
Baca juga:Semburan Air Berbau Gas di Rungkut Surabaya, PGN Tutup Aliran dan Investigasi
Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik tanpa harus membebani masyarakat secara langsung.
“Tambang pasir sedang kita maksimalkan. Ini sektor yang bisa mendongkrak PAD tanpa menambah beban bagi warga,” jelasnya.
Sejak awal masa kepemimpinannya, Ia telah melakukan penataan terhadap tata kelola tambang pasir di Lumajang.
Selain itu, Pemkab Lumajang telah mengajukan permohonan tambahan dana melalui skema insentif fiskal dari pemerintah pusat. Menurut Indah, berbagai syarat administratif dan indikator kinerja yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh Kabupaten Lumajang.
“Penurunan stunting, kinerja pemerintah daerah yang baik, dan opini WTP dari BPK sudah kita capai. Kami berharap dana insentif fiskal bisa segera diturunkan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan