Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membutuhkan pelaksanaan yang baik. Masyarakat juga perlu mendapat akses informasi yang jelas.
Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Radar MBG. Platform ini nantinya membantu masyarakat mendapatkan informasi sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program.
Rencana tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus Menteri Dalam Negeri, Kepala BGN, dan kepala daerah se-Indonesia.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (13/8/2026).
Radar MBG Buka Akses Informasi untuk Masyarakat
Dalam rakor tersebut, BGN menyampaikan rencana peluncuran Radar MBG.
Platform ini akan membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan MBG. Masyarakat nantinya dapat melihat menu harian dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan.
Informasi juga mencakup komposisi menu dan kandungan gizi makanan.
Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui lebih jelas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Radar MBG juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.
Masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan atau tata kelola MBG yang mereka nilai kurang sesuai. BGN akan menyediakan kontak resmi untuk menampung laporan tersebut.
Ruang pengaduan ini dapat membantu masyarakat menyampaikan masukan. Partisipasi publik juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Bunda Indah Dukung MBG Berjalan Tepat Sasaran
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan MBG di daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program berjalan dengan baik. Dengan begitu, penerima manfaat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
“Kami mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Lumajang. Program ini tentu harus dilaksanakan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima manfaat,” ujar Bupati.
Kepala BGN, Sudaryono, juga menekankan pentingnya dampak nyata program tersebut.
“Intinya, Badan Gizi Nasional berharap program ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat, utamanya penerima manfaat, sehingga dapat meningkatkan status gizi sekaligus menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi,” ungkapnya.
BGN turut memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang mendukung pelaksanaan MBG.
Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan program nasional tersebut.
Masyarakat Bisa Ikut Mengawasi Program MBG
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, turut menyampaikan pentingnya pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan prioritas. Ketentuan itu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.
“Dana Transfer ke Daerah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan infrastruktur, pendidikan, belanja pegawai, penanganan bencana, dan kebutuhan lainnya. Termasuk juga untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Kehadiran Radar MBG nantinya memberi masyarakat peran yang lebih besar.
Masyarakat tidak hanya menerima manfaat program. Mereka juga dapat mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi.
Partisipasi tersebut dapat membantu pemerintah menemukan persoalan di lapangan. Masukan masyarakat juga dapat mendorong perbaikan pelaksanaan MBG.
Dengan keterbukaan informasi dan ruang pengaduan, Radar MBG diharapkan membuat program berjalan lebih transparan dan responsif.
Pada akhirnya, pengawasan bukan hanya menjadi tugas pemerintah.
Masyarakat juga punya peran untuk memastikan Makan Bergizi Gratis benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan baik dan tepat sasaran.
Tinggalkan Balasan