Konflik Dualisme Yayasan SMK Turen Picu Libur Belajar, DPRD Kabupaten Malang Siapkan Solusi - Lensa Warta

Menu

Mode Gelap
98 PNS Lumajang Terima SK dan Diambil Sumpah, Bupati Tekankan Integritas Pantai Lumajang Padat Saat Kupatan, Perputaran Ekonomi Meningkat Bupati Lumajang: Kebersihan Pantai Jadi Kunci Wisata Berkelanjutan Cegah Sejak Dini, Bupati Lumajang Ajak Warga Rutin Periksa Kesehatan Jantung Tak Hanya Jaga di Darat, SAR Lumajang Turun ke Laut Amankan Wisata Lebaran

Daerah · 16 Jan 2026 11:55 WIB ·

Konflik Dualisme Yayasan SMK Turen Picu Libur Belajar, DPRD Kabupaten Malang Siapkan Solusi


 Konflik Dualisme Yayasan SMK Turen Picu Libur Belajar, DPRD Kabupaten Malang Siapkan Solusi Perbesar

Malang, – Konflik dualisme yayasan yang sama-sama mengklaim kepemilikan SMK Turen berdampak serius pada proses belajar mengajar.

Sejak Kamis (8/1/2026), kegiatan belajar tatap muka di sekolah tersebut diliburkan dan diganti dengan sistem daring, setelah insiden yang diduga puncak konflik terjadi pada Minggu (28/12/2025) dini hari.

Saat itu, sebuah truk menabrak gerbang sekolah dan beberapa orang masuk ke area yayasan, memicu ketakutan di kalangan guru dan siswa. Untuk mencari solusi, DPRD Kabupaten Malang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (15/1/2026) sore.

RDP menghadirkan pihak Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT), Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, kepala sekolah, dan jajaran guru SMK Turen. Namun, Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) tidak hadir.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, menegaskan bahwa tujuan RDP adalah untuk mendorong proses belajar mengajar kembali normal dan kondusif.

Ia meminta koordinasi antara Dinas Pendidikan dan aparat keamanan agar lingkungan sekolah steril dari pihak-pihak yang bukan bagian dari kegiatan belajar mengajar.

“Harapannya, lingkungan sekolah bisa aman dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik. Kami juga mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk bekerja sama dengan aparat keamanan agar pengamanan sekolah lebih optimal,” ujar Faza.

Kuasa hukum SMK Turen, Ahmad Hadi Puspito, yang juga mewakili YPTWT, menambahkan, akibat konflik ini guru-guru bahkan harus berjaga dengan sistem shift untuk menjaga keamanan sekolah.

“Siswa dan tenaga pendidik sangat ketakutan. Kami berharap pemerintah segera membantu mengembalikan proses belajar mengajar seperti sebelum 28 Desember 2025,” katanya.

Humas SMK Turen, Nur Afidah ST, menambahkan bahwa insiden truk yang menabrak gerbang sekolah menjadi puncak konflik dualisme yayasan. Pihak sekolah tidak mengenal orang-orang yang masuk ke area yayasan, sehingga demi keselamatan siswa, proses belajar dilakukan secara daring.

“Konflik ini berdampak langsung pada sekitar 1.600 siswa yang terbagi dalam enam jurusan, mulai dari Teknik Permesinan, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Sepeda Motor, Teknik Pengelasan, Teknik Kendaraan Ringan, hingga Teknik Perangkat Lunak,” jelas Nur Afidah.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PDI Perjuangan Dorong Solusi Aset Tak Terpakai Lewat Raperda Baru

6 Mei 2026 - 10:39 WIB

Optimalisasi Aset Daerah, DPRD Lumajang Targetkan PAD Meningkat

6 Mei 2026 - 10:31 WIB

PDI Perjuangan: Raperda GAKI Penting untuk Masa Depan Generasi Lumajang

6 Mei 2026 - 09:07 WIB

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perda GAKI, 40 Desa Mandiri Garam Jadi Dasar Penguatan

6 Mei 2026 - 08:34 WIB

Ratih Damayanti, Dorong Kesadaran Lingkungan Berbasis Keagamaan

5 Mei 2026 - 21:01 WIB

Bupati Lumajang Dorong Peran Organisasi Keagamaan Perkuat Ekonomi dan Sosial Umat

5 Mei 2026 - 19:01 WIB

Trending di Daerah