Jember, – Konflik antara Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto di Kabupaten Jember berlanjut ke ranah hukum. Wabup Djoko mengajukan gugatan rekovensi atau gugatan balik terhadap Bupati Fawait di Pengadilan Negeri Jember, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp 25,5 miliar.
Gugatan ini merupakan respons terhadap kasus sebelumnya, di mana warga Jember, Mashudi alias Agus MM, menggugat Djoko dan Fawait pada November 2025 terkait dugaan ketidakakuran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam gugatan rekovensi, Djoko menuntut Rp 24,5 miliar untuk kerugian materiil terkait biaya operasional pilkada, seperti transportasi, akomodasi hotel, dan biaya pengacara.
Selain itu, ia menuntut Rp 1 miliar untuk kerugian immateriil akibat rusaknya nama baik, kehormatan, dan martabatnya.
Kuasa hukum Djoko menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Agus MM dalam gugatan awal dimaksudkan untuk meminggirkan peran fungsional Wabup secara sistematis.
“Pemutusan akses koordinasi dan pembatasan keterlibatan Wabup menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, gugatan balik diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran asas kepatutan,” ujar kuasa hukum Djoko, Dodik Puji Basuki.
Sementara itu, kuasa hukum Bupati Fawait, Mohammad Husni Thamrin, menilai gugatan ini tidak lazim dan menyatakan bahwa Agus MM sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat perjanjian antara Bupati dan Wabup. Thamrin juga menyarankan agar Djoko lebih terhormat jika mundur dari jabatannya sebelum menggugat Fawait.
Agus MM sendiri menyatakan kecewa dengan gugatan balik tersebut. Ia berharap mediasi dapat menghasilkan kesepakatan, namun hingga kini belum ada titik temu dalam proses yang telah berlangsung sejak 19 November 2025.
Tinggalkan Balasan