Peremajaan Kendaraan Operasional Desa
Setelah 16 tahun digunakan, kendaraan operasional di 198 desa se-Kabupaten Lumajang akan diperbarui. Langkah ini dilakukan agar pelayanan publik tetap optimal dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.
Sejak 2009, kepala desa difasilitasi sepeda motor dinas Honda Megapro. Kendaraan tersebut berperan penting dalam mendistribusikan dokumen, menjangkau dusun terpencil, hingga mendukung kegiatan pelayanan masyarakat. Namun, usia pemakaian panjang membuat kendaraan membutuhkan peremajaan.
Skema Anggaran Khusus ADD
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menyalurkan anggaran Rp35 juta per desa melalui alokasi dana desa (ADD) khusus atau earmark. Dana ini bersifat khusus, sehingga tidak bisa dialihkan ke program lain.
“Setiap desa difasilitasi Rp35 juta untuk pembaruan kendaraan operasional. Anggaran ini mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan,” ujar Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, Kamis (11/9/2025).
Desa Pilih Kendaraan Sesuai Kebutuhan
Agus menambahkan, pemerintah desa diberi keleluasaan menentukan jenis kendaraan sesuai kondisi geografis wilayah. Desa di dataran tinggi bisa memilih motor dengan spesifikasi lebih kuat, sedangkan desa di perkotaan dapat memilih kendaraan yang lebih praktis.
“Pemerintah desa yang menentukan jenis kendaraannya, sedangkan Pemkab menyiapkan pembiayaan sesuai plafon Rp35 juta,” jelasnya.
Aset Lama Jadi Hibah Desa
Kendaraan lama yang digunakan sejak 2009 akan dihibahkan menjadi aset desa. Dengan begitu, kendaraan tersebut tetap bisa dimanfaatkan perangkat desa untuk kebutuhan operasional tambahan.
Dampak Peremajaan Bagi Pelayanan Publik
Kebijakan ini tidak sekadar soal sarana kerja, tetapi juga memperkuat kelancaran layanan masyarakat. Kendaraan operasional desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, memastikan pelayanan merata hingga pelosok.
Harapannya, peremajaan kendaraan membawa energi baru bagi aparatur desa untuk lebih sigap melayani. Dengan fasilitas yang layak, pelayanan publik semakin cepat, pembangunan desa lebih terpantau, dan masyarakat merasakan manfaat nyata.
Komitmen Pemkab Lumajang
Program ini menjadi wujud komitmen Pemkab Lumajang menghadirkan pelayanan publik yang dekat, efektif, dan transparan. Setiap langkah perbaikan sarana prasarana desa diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berdaya guna.
Tinggalkan Balasan