Lumajang, – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lumajang, Bayu Ruswantoro, menyatakan meski semua dana publik rawan korupsi, risiko penyalahgunaan dana dusun sebesar Rp 50 juta per dusun bisa diminimalkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, kolaborasi perangkat desa, dan pengawasan masyarakat melalui program Sambat Bunda.
Menurut Bayu, setiap penyaluran uang memiliki potensi penyalahgunaan, namun dengan prosedur yang tepat, risiko tersebut dapat ditekan.
Baca juga:Agus Setiawan Dorong Pelaku UMKM Lumajang Aktif Bangun Branding di Media Sosial
“Semua uang rawan korupsi, cuma tinggal nanti bentuk pertanggungjawabannya pelaporannya harus jelas. Rawan atau tidak rawan tergantung orangnya masing-masing,” kata Bayu, Selasa (11/11/2025).
Dana dusun dijadwalkan akan disalurkan ke seluruh dusun di Lumajang mulai tahun 2026 melalui mekanisme alokasi dana desa (ADD) earmark, yang melibatkan perangkat desa serta pengelola dusun untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Baca juga:Ketua Kadin Lumajang, Kunci Sukses di Era Digital Adalah Konsistensi dan Branding Diri
Bayu menambahkan, peruntukan awal dana dusun adalah untuk kegiatan atau program di dusun yang tidak tercakup bantuan pemerintah lainnya.
Mulai 2026, fokusnya akan diarahkan pada penyediaan fasilitas keamanan, termasuk kamera CCTV, wifi dusun, dan honor Linmas Rp 100 ribu per bulan per orang. Sisa dana bisa digunakan untuk kebutuhan sosial yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Jika untuk keamanan bisa diakomodir maka sisanya bisa digunakan untuk sosial yang tidak tercover. Mekanisme ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan