Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang diperkirakan akan kehilangan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa tahun ke depan.
Berdasarkan data usia PNS, sebanyak 1.200 orang diproyeksikan pensiun dalam empat tahun ke depan, dan jumlahnya bisa mencapai 3.000 orang dalam tujuh tahun mendatang. Jumlah ini setara dengan sekitar 75% dari total ASN yang saat ini berada di kisaran 4.000 orang.
Yang mengkhawatirkan lagi, sebagian besar dari mereka yang akan pensiun menduduki jabatan struktural dan fungsional penting dalam birokrasi pemerintahan.
Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret dari Pemkab Lumajang untuk mengantisipasi kekosongan tersebut.
Baca juga: Ketika Lumajang Menjadi Jepang, Cerita Musim Semi Singkat di Embong Kembar
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang, Ari Murcono, menjelaskan proses rekrutmen ASN bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan kebijakan dari pemerintah pusat. Daerah, dalam hal ini, hanya dapat menyesuaikan dan menunggu arahan resmi.
“Namanya penerimaan ASN itu kebijakan pusat. Di tahun 2025 ini fokusnya masih pada penataan tenaga non-ASN, jadi pemerintah masih menyelesaikan itu dulu,” kata Ari saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Jumat (12/9/25).
Baca juga: Polrestabes Surabaya Gagalkan Peredaran 84,7 Kg Sabu dan 40 Ribu Ekstasi Jaringan Kalimantan-Jawa
Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan diskusi dengan Kepala BKN Regional II Surabaya mengenai persoalan ini. Namun, tren ke depan justru menunjukkan bahwa jumlah ASN akan dikurangi, bukan ditambah. Ini berkaitan dengan kebijakan digitalisasi dalam manajemen kepegawaian.
“Dengan majunya teknologi, idealnya jumlah ASN tumbuh negatif. Kalau dua pensiun, belum tentu satu diganti. Bahkan bisa jadi nol,” tambah Ari.
Apa lagi, kata dua, BKD Lumajang masih fokus menyelesaikan proses administrasi dan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Rekrutmen ASN baru, menurut Ari, belum menjadi prioritas dalam waktu dekat karena menunggu kepastian dari pusat.
“Rencana kebutuhan tetap kita hitung, tapi ya tidak mungkin kita bergerak sendiri. Harus sesuai arahan pusat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan