Lumajang, – Pemerintah Kabupaten Lumajang menggelar tes urine mendadak terhadap ratusan pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Kamis (30/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas penangkapan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di instansi tersebut dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
Sebanyak 364 pegawai DLH diwajibkan mengikuti tes urine tanpa terkecuali. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada aparatur lain yang terlibat dalam penggunaan maupun peredaran narkoba.
Sebelumnya, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lumajang menangkap seorang PNS berinisial HP (44), warga Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, pada Selasa, 28 April 2026. HP diketahui merupakan PNS golongan I D yang bertugas sebagai petugas kebersihan atau penyapu jalan.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan tes urine dilakukan secara mendadak sebagai bentuk pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh pegawai akan diperiksa, termasuk mereka yang tidak hadir.
“Semua pegawai harus ikut tes. Kalau tidak hadir, akan kami datangi ke rumahnya,” katanya.
Indah menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terbukti terlibat narkoba.
“Saya tidak kompromi soal narkoba. ASN atau PPPK, baik sebagai pemakai maupun pengedar, akan kami keluarkan surat pemberhentian,” ujarnya.
Menurut Indah, tes urine serupa juga akan dilakukan di organisasi perangkat daerah lain secara berkala dan mendadak. Namun, ia mengakui pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan anggaran.
Biaya tes urine lengkap, kata dia, berkisar antara Rp 135 ribu hingga Rp 450 ribu per orang. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Dinas lain akan menyusul. Terus terang anggarannya tidak ada, tapi saya paksakan dan saya minta tes yang lengkap,” tutur Indah.
Ia berharap langkah tersebut dapat mencegah keterlibatan aparatur pemerintah dalam penyalahgunaan narkoba serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Narkoba itu merusak. Kalau pegawai pemerintah terlibat, bagaimana bisa melayani masyarakat,” kata dia.
Tinggalkan Balasan