Lumajang, – Perubahan data kesejahteraan sosial membuat Purnomo, warga Kelurahan Jogoyudan, Kabupaten Lumajang, mengaku kehilangan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Purnomo yang sehari-hari berjualan bakso menggunakan gerobak di sekitar Mapolres Lumajang mengatakan, sebelumnya keluarganya tercatat dalam desil 3. Namun, belakangan status desilnya berubah menjadi 5.
Perubahan itu baru diketahuinya setelah bantuan sosial yang selama ini diterima tidak lagi masuk.
“Enggak ngerti saya, moro-moro desilku dadi lima (tiba-tiba desilku jadi lima, Red),” kata Purnomo di Lumajang, Senin (7/9/2026).
Menurut Purnomo, perubahan tersebut berimbas pada bantuan yang sebelumnya diterima keluarganya. Ia mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan kebutuhan pokok maupun PKH.
Padahal, kata dia, sebelumnya bantuan PKH menjadi salah satu penopang kebutuhan keluarganya. Dalam satu kali pencairan, ia biasanya menerima sekitar Rp600 ribu dengan periode pencairan tiga bulan sekali.
“Dulu biasanya selalu dapat bantuan PKH sekitar Rp600 ribu setiap tiga bulan sekali. Kalau sekarang enggak ada sejak Hari Raya Idul Fitri kemarin,” katanya.
Purnomo mengatakan, sejak sekitar Maret 2026 keluarganya sudah tidak lagi menerima bantuan tersebut.
Di tengah berhentinya bantuan, Purnomo kini mengandalkan penghasilan dari berjualan bakso untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia mengatakan pendapatannya tidak menentu. Dalam kondisi ramai, penghasilannya paling tinggi sekitar Rp100 ribu sehari. Namun, rata-rata pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp50 ribu per hari.
“Secara penghasilan saja saya masih pas-pasan, sehari ya kalau habis jualan paling tinggi 100 ribu, ya rata-rata cuma 50 ribu,” jelasnya.
Kondisi itu membuat Purnomo mempertanyakan perubahan status kesejahteraannya. Terlebih, ia mengaku masih belum memiliki rumah sendiri dan harus tinggal di rumah kontrakan.
“Saya belum punya rumah sendiri, masih ngontrak setahun itupun harganya 2 juta, bagian belakang masih sesek bambu. Ada dua anak juga yang harus disekolahkan,” ujarnya.
Purnomo mengaku hingga Senin (7/9/2026) belum mengajukan pemutakhiran data kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lumajang.
Dibertakan sebelumnya, pemutakhiran data kesejahteraan sosial kembali menghadapi persoalan di tingkat daerah.
Di tengah tuntutan agar bantuan sosial semakin tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mengakui belum dapat mendeteksi secara langsung berapa jumlah warga yang mengalami perubahan desil melalui aplikasi yang digunakan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lumajang, Indriono Krishna Murti, mengatakan perubahan desil warga tidak dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.
Tinggalkan Balasan