Surabaya, – Polrestabes Surabaya menetapkan sebanyak 33 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan yang terjadi usai aksi demonstrasi di Kota Surabaya pada 29-31 Agustus 2025. Selain itu, Polda Jawa Timur juga menetapkan sembilan orang tersangka tambahan, termasuk delapan anak di bawah umur.
Kericuhan yang terjadi selama tiga hari berturut-turut tersebut mengakibatkan kerusakan parah di sejumlah titik, termasuk pembakaran Gedung Negara Grahadi, Polsek Tegalsari, dan 29 pos polisi di berbagai lokasi. Aksi kekerasan yang terjadi usai demonstrasi itu mendapat perhatian serius dari aparat keamanan dan pemerintah daerah.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, menyampaikan pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
Baca juga: PKL Tetap Bisa Berjualan Selama Rehabilitasi Alun-Alun Lumajang
“Kami masih melakukan upaya-upaya pengungkapan kasus ini secara terang-benderang. Penanganannya tidak hanya di Surabaya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Jules saat dikonfirmasi, Minggu (7/9/25).
Menurutnya, sejumlah tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jatim terkait langsung dengan insiden pembakaran Gedung Negara Grahadi sisi barat. Dari sembilan orang yang ditetapkan, satu merupakan orang dewasa, sementara delapan lainnya adalah anak di bawah umur atau anak berhadapan dengan hukum (ABH).
Baca juga: Dispendik Surabaya Terapkan Belajar dari Rumah 1–4 September Akibat Situasi Kota yang Mencekam
Salah satu temuan yang tengah didalami penyidik adalah dugaan bahwa pelaku kerusuhan menyamarkan identitas mereka dengan menggunakan atribut ojek online. Dalam unggahan yang beredar di media sosial dan platform X, salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket hijau, helm hitam, kaca mata, dan masker, serta sepatu bermerek tertentu.
“Kami mendalami semua informasi yang beredar. Jika ditemukan keterkaitan dengan kelompok tertentu, kami akan bekerja sama dengan berbagai elemen, mulai dari TNI, ormas, tokoh agama, hingga pemerintah daerah,” imbuh Jules.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar di media sosial. Polda Jatim mengajak seluruh warga menjaga kondusivitas wilayah dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang.
“Kami mohon dukungan seluruh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Mari kita kawal kasus ini bersama-sama, namun tetap dengan cara yang profesional dan humanis,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan